Dasar Hukum Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Aceh Tamiang:

• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
• Peraturan Gubenrnur Aceh Nomor 58 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh yang Terintegrasi Se-Kabupaten/Kota di Aceh