PENGERTIAN :

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.


DASAR HUKUM :

  1. Perpres Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  2. Inpres Nomor Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
  3. Kepmendagri Nomor 168 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM).
  4. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
  5. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 227 Tahun 2012 tentang Penetapan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Aceh Tamiang.

LATAR BELAKANG :
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum on line ini dibangun guna mempermudah penemuan kembali peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan akurat.

FUNGSI :

  1. Salah satu upaya menyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  2. Untuk meningkatkan penyebaran luasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  3. Untuk memudahkan pencarian dan penelurusan peraturan perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;

Untuk Meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

 

Add comment


Security code
Refresh