Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Acara yang berlangsung Senin (15 April 2003) ini diikuti oleh seluruh SKPK yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan publik termasuk para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta perwakilan dari Local Governance Innovations for Communities in Aceh Phase 2 (Logika2) yang memfasilitasi pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tersebut bersama Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang.

Lebih lanjut Wakil Bupati mengutarakan bahwa  salah satu upaya untuk mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik) adalah dengan merubah mainset aparatur, dari yang semula berorientasi sebagai penyedia menjadi pelayan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Aparatur Pemkab Aceh Tamiang harus siap beri pelayanan yang baik kepada masyarakat, pelayanan berkualitas, karenanya perlu benar-benar direncanakan baik dari ketersediaan fasilitas kerja/infrastruktur, kesiapan petugas yang kompeten, dasar hukum, standar prosedur pelayanan dan anggarannya. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan program prioritas dan menjadikan Standar Pelayanan Publik maskotnya Pemkab Aceh Tamiang periode 2012-2017.

Pada kesempatan yang sama, Kabag Tata Pemerintahan (Drs.Seprianto) memaparkan bahwa pembentukan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik ini bertujuan untuk terciptanya fungsi pemerintahan yang baik yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak masyarakat dan kebutuhan dasar masyarakat.Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu ada suatu standar pelayanannya.

Asisten Pemerintahan (Drs. Rianto Waris) yang hadir pada rapat tersebut mengingatkan kepada para Kepala SKPK terkait persiapan pelaksanaan pelayanan publik, untuk mengusulkan stafnya yang mengikuti pelatihan Training of Trainer Pelayanan Publik haruslah orang yang tepat dan menegaskan bahwa mereka perlu diberi pengarahan sebelum berangkat mengikuti pelatihan.

Secara umum rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik ini dibentuk untuk menindaklanjuti Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2012. Standar pelayanan yang akan diatur tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur dasar, yaitu hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak dan mutu proses dari hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pelayanan publik diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat. Pelayanan publik dibatasi pada pengertian pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanansektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, religi, kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap beberapa aspek ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan sosial masyarakat.

(aidil-jdih.acehtamiangkab.go.id)

Add comment


Security code
Refresh