user_mobilelogo

Cari Peraturan

Kata kunci pencarian: 
Jenis Peraturan:

Peraturan Terbaru

KETENTUAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI DATOK PENGHULU, PERANGKAT KAMPUNG UNSUR PELAKSANA LAINNYA DAN MDSK SERTA BELANJA OPERASIONAL  

Tampilan ...

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ADK DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016  

Tampilan ...

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KAB. ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016  

Tampilan ...

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB. ACEH TAHUN 2012  

Tampilan ...

 
APBK ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2014  

Tampilan ...

 

Pengunjung

1216427
Hari ini
Minggu ini
Bulan ini
Total
704
704
57623
1216427

IP anda : 54.224.168.206
19-11-2017 06:26
Tugas Bagian Hukum :
Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan perumusan dan penyusunan produk-produk hukum daerah, telaahan hukum, pengkajian, dan evaluasi produk hukum, penyelenggaraan dan koordinasi bantuan hukum serta penyuluhan hukum, pembinaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mendokumenatasikan serta mempublikasikan produk-produk hukum dan menganalisa kebijakan pelaksanaan perumusan produk hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Bagian Hukum :
  1. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis penyusunan dan perumusan produk-produk hukum daerah;
  2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan produk hukum daerah berupa perumusan, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Qanun dan produk hukum daerah lainnya kecuali rancangan Qanun kelembagaan perangkat daerah serta hukum adat.
  3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis telaahan hukum dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
  4. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada semua unsur Perangkat Daerah.
  5. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka analisis kebijakan daerah.
  7. Pelaksanaan publikasi hukum serta dokumentasi produk-produk hukum, dan;
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya

Add comment


Security code
Refresh

Video Penyuluhan

Link Pemerintah

 link prov aceh

link dprk

 link atam

link bappeda

link capil

Link JDIH

link menkumham

link aceh

Link Aplikasi

link lpse

link paten