user_mobilelogo

Cari Peraturan

Kata kunci pencarian: 
Jenis Peraturan:

Peraturan Terbaru

KETENTUAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI DATOK PENGHULU, PERANGKAT KAMPUNG UNSUR PELAKSANA LAINNYA DAN MDSK SERTA BELANJA OPERASIONAL  

Tampilan ...

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ADK DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016  

Tampilan ...

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KAB. ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016  

Tampilan ...

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB. ACEH TAHUN 2012  

Tampilan ...

 
APBK ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2014  

Tampilan ...

 

Pengunjung

1216416
Hari ini
Minggu ini
Bulan ini
Total
693
693
57612
1216416

IP anda : 54.224.168.206
19-11-2017 06:25

 

PENGERTIAN :

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.


DASAR HUKUM :

  1. Perpres Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  2. Inpres Nomor Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
  3. Kepmendagri Nomor 168 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM).
  4. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
  5. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 227 Tahun 2012 tentang Penetapan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Aceh Tamiang.

LATAR BELAKANG :
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum on line ini dibangun guna mempermudah penemuan kembali peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan akurat.

FUNGSI :

  1. Salah satu upaya menyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  2. Untuk meningkatkan penyebaran luasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  3. Untuk memudahkan pencarian dan penelurusan peraturan perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;

Untuk Meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

 

Add comment


Security code
Refresh

Video Penyuluhan

Link Pemerintah

 link prov aceh

link dprk

 link atam

link bappeda

link capil

Link JDIH

link menkumham

link aceh

Link Aplikasi

link lpse

link paten