user_mobilelogo

Cari Peraturan

Kata kunci pencarian: 
Jenis Peraturan:

Peraturan Terbaru

KETENTUAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI DATOK PENGHULU, PERANGKAT KAMPUNG UNSUR PELAKSANA LAINNYA DAN MDSK SERTA BELANJA OPERASIONAL  

Tampilan ...

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ADK DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016  

Tampilan ...

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KAB. ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016  

Tampilan ...

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB. ACEH TAHUN 2012  

Tampilan ...

 
APBK ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2014  

Tampilan ...

 

Pengunjung

1052685
Hari ini
Minggu ini
Bulan ini
Total
2039
4599
88908
1052685

IP anda : 54.162.10.211
25-09-2017 13:22
Rdpu1ACEH TAMIANG - Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang tanggal 3 - 4 Desember 2012 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kegiatan RDPU ini membahas Rancangan Qanun tentang Pedoman Usaha Perkebunan, Pemanfaatan Hutan Hak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. RDPU tersebut mengundang beberapa pihak terkait sesuai materi rancangan qanun.  Disamping itu, Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang selaku pihak penyelenggara RDPU juga turut mengadirkan SKPK Pemrakarsa rancangan qanun tersebut guna menjelaskan maksud dan tujuan dibentuknya rancangan qanun.

Pada RDPU rancangan qanun tentang Pedoman Usaha Perkebunan dan  Pemanfaatan Hutan Hak (3 Desember 2012) dengan mengundang perwakilan dari Perusahaan Perkebunan antara lain PT. Sisirau, PT.  Socfindo Indonesia, PT. Desa Jaya dan  PT. Mopoli Raya dan komponen masyarakat terkait diantaranya Gaperda Aceh, LSM Lembah Tari, LSM LEBAM, Tokoh Masyarakat, Datok Penghulu dan Perwakilan dari Perusahaan Kilang Kayu.

RDPU yang dimulai pukul 10:00 WIB tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang Husaini, SH yang dalam sambutannya menyatakan bahwa “RDPU ini diselenggarakan untuk manampung aspirasi masyarakat sesuai amanat ketentuan Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan saudara-saudara dapat menyumbangkan masukan dan pemikirannya terhadap kesempurnaan rancangan qanun ini".

H. Ramli (PT. Desa Jaya) yang dalam kesempatan pertama menyampaikan permasalahan yang selama ini dihadapi perusahaan perkebunannya mengenai hewan ternak masyarakat yang masuk kedalam areal kebun, “Apakah dapat dimasukkan ke dalam Qanun ini ketentuan mengenai larangan hewan ternak”, usulnya.

Said Zainal (Ketua LSM Lembah Tari) yang hadir pada kesempatan tersebut secara umum menyambut baik dibentuknya rancangan qanun Pedoman Usaha Perkebunan dan  Pemanfaatan Hutan Hak, menyarankan bahwa rancangan qanun tersebut haruslah lebih mempertegas peran serta masyarakat, misalnya laporan masyarakat terhadap adanya penyimpangan izin dan juga menyorot persoalan 20% kewajiban bagi perusahaan perkebunan membangun kebun untuk masyarakat, menurutnya, itu seharusnya menjadi syarat mutlak dalam pemberian izin.

Bustami (perwakilan PT. Mopoli Raya) mempertanyakan pelaksanaan Pasal 46 rancangan qanun Pedoman Usaha Perkebunan,  “Setiap perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan IUP-B tidak melakukan kegiatan budidaya perkebunan 50 meter dari badan jalan nasional, 30 meter dari badan jalan provinsi dan 20 meter dari badan jalan kabupaten”, menurutnya, “Ketentuan tersebut akan memberatkan bagi perusahaan yang sudah ada saat ini, Saran dari kami, agar pelaksanaan pasal tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan perusahaan” tegasnya.

rdpu3Setelah mendengar pendapat dari para peserta RDPU, Drs. Rianto Waris (Asisten Pemerintahan) yang juga hadir pada rapat tersebut memberikan komentar beberapa hal yang terkait point penting rancangan qanun ini seperti aspek perlindungan terhadap lingkungan dan hubungan antara pengusaha perkebunan dengan masyarakat sekitar, khususnya terkait sengketa lahan.  Selanjutnya  mengkomentari atas pertanyaan Said Zainal, Drs. Rianto Waris menjelaskan “Perlu adanya penambahan Pasal yang secara tegas mengatur peran masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kebun,  pemangku kepentingan seperti LSM dan kelompok-kelompok masyarakat ”. Menanggapi pertanyaan H. Ramli, menurut beliau, kawasan perkebunan merupakan areal privat dan menyarankan agar pengusaha membuat batas HGU-nya atau himbauan kepada masyarakat untuk tidak melepas hewan ternaknya. Dan diakhir penjelasannya, beliau mengajak kepada seluruh stake holder baik pengusaha perkebunan, LSM dan Tokoh Masyarakat untuk dapat terus berkontribusi dalam memberikan masukan dalam proses penggodokan rancangan qanun  ini.

Pada RDPU yang dilaksanakan pada hari berikutnya tanggal 4 Desember 2012 ditempat yang sama, mengulas  rancangan qanun tentang PBB-PP dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan mengundang perwakilan dari Organda,SPSI,Gaperda,Kadin , tokoh masyarakat, para Camat, Kepala Mukim dan Datok Penghulu. 
rdpu2Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang Husaini, SH yang menyatakan terima kasihnya kepada peserta yang hadir untuk memberikan masukan dalam RDPU. Jalannya rapat mulai dengan penjelasan singkat maksud dan tujuan dibentuknya rancangan qanun oleh SKPK pemrakarsa.

Hanifiyah (yang mewakili Camat Karang Baru) mempertanyakan “Dalam Pasal 3 rancangan qanun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini disebutkan bahwa kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan  dikecualikan dari objek pajak, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 pengecualian tersebut tidak dijumpai, sedangkan 3 kegiatan tersebut  merupakan kegiatan paling luas yang memperoleh manfaat atas tanah.

T. Rizal (Ketua Organda) pada kesempatan sesie  rancangan qanun tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang menyatakan “ Pasal 9 rancangan qanun ini sulit dilaksanakan, khususnya terhadap kegiatan bongkar muat mobil angkutan barang, sebab hari ini kita belum memiliki terminal dan ini jelas akan menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat. Menurutnya, “harus ada solusi jika tidak boleh bongkar muat di dalam kota”. Beliau juga menambahkan,  “harus diperjelas dalam rancangan qanun ini bagaimana cara memperoleh  izin, syarat dan biayanya, juga perlu adanya aturan yang mengatur waktu-waktu yang diperbolehkan bongkar muat sebelum ada terminal bongkar muat, misalnya pada malam hari untuk tidak menganggu arus lalu lintas”.

Sementera  itu, Perwakilan SPSI yang juga hadir pada RDPU tersebut menyatakan “harus ada terminal bongkar muat kalau memang mobil barang tidak bisa lewat sesuai dengan kelas jalan”.

Drs. Helmi (Kadis Perhubungan) selaku SKPK pemrakarsa rancangan qanun Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dalam closing statementnya  menyatakan terima kasihnya atas semua masukan dan saran yang disampaikan untuk penyempurnaan rancangan qanun.

Add comment


Security code
Refresh

Video Penyuluhan

Link Pemerintah

 link prov aceh

link dprk

 link atam

link bappeda

link capil

Link JDIH

link menkumham

link aceh

Link Aplikasi

link lpse

link paten